UU BUMN 2025: KPK Tak Bisa Lagi Tangkap Direksi dan Komisaris yang Terlibat Korupsi
- calendar_month Minggu, 4 Mei 2025

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Makassartoday.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara atau biasa disebut UU BUMN dikaji lebih jauh.
Pasalnya, dalam aturan baru tersebut disebutkan bahwa direksi maupun komisaris perusahaan pelat merah itu bukan lagi penyelenggara negara seperti dalam aturan lama.
“Perlu ada kajian, baik itu dari Biro Hukum maupun dari Kedeputian Penindakan, untuk melihat sampai sejauh mana aturan ini akan berdampak terhadap penegakan hukum yang bisa dilakukan di KPK,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dilansir Tempo.co, Jumat (2/5/2025).
Dalam UU BUMN yang ditetapkan 24 Februari 2025, disebutkan dalam Pasal 3X ayat 1 bahwa Organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara.
- person


I rreally loke youur blog.. very nice colors &
theme. Diid youu create tjis webhsite yourself oor did you hie someone to do it for you?
Plz reply as I’m looking tto construct myy own blog and would like to fund out where
u ggot this from. thank you xnxx
Feeel free to surf to my web-site; site (https://lesbian.whichav.win)
22 Oktober 2026 12:17 am