UU BUMN 2025: KPK Tak Bisa Lagi Tangkap Direksi dan Komisaris yang Terlibat Korupsi
- calendar_month Minggu, 4 Mei 2025
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kemudian pada Pasal 9G, disebutkan bahwa Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara.
Dalam penjelasan Pasal 9G disebutkan bahwa tidak dimaknai bahwa bukan merupakan penyelenggara negara yang menjadi pengurus BUMN statusnya sebagai penyelenggara negara akan hilang.
KPK tunduk pada UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 11 ayat 1: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang: a. melibatkan aparat penegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara; dan/atau b. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
forum Komentar (1)
Artikel Terkait
-
Dana Segar untuk Daerah! Prabowo Janjikan Rp100 Miliar per Ibu Kota Provinsi dalam Waktu Dekat
- calendar_month 15 jam yang lalu
- 0Komentar
Makassartoday.com, Palu — Presiden Prabowo Subianto berencana menyalurkan anggaran tambahan bagi pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Rencana tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri kegiatan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, pada Sabtu (14/11/2026). Dalam keterangannya, Prabowo merinci bahwa setiap ibu kota provinsi akan memperoleh alokasi tambahan sebesar Rp100 miliar. Sementara itu, […]
-
Anggota Komisi III DPR RI Minta Listyo Sigit Cs Dijerat Pasal Hukuman Mati
- calendar_month Kamis, 12 Nov 2026
- 0Komentar
Makassartoday.com, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Safaruddin, menyampaikan sejumlah desakan tegas terkait penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal. Pernyataan tersebut disampaikan Safaruddin dalam rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Dalam rapat tersebut, Safaruddin meminta jajaran kepolisian agar tidak menghentikan pengusutan […]
-
Respon Jokowi Usai Gibran Mundur dari Wapres RI
- calendar_month Kamis, 12 Nov 2026
- 0Komentar
Makassartoday.com, Makassar – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), akhirnya memberikan respons resmi menyusul keputusan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, untuk meletakkan jabatan sebagai Wakil Presiden RI pada Kamis (12/11/2026). Saat memberikan keterangan di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Jokowi memandang langkah politik tersebut dengan tenang. Baginya, pergeseran dan gejolak dalam dunia politik adalah […]
-
Resmi Mundur, Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke Pimpinan MPR RI
- calendar_month Kamis, 12 Nov 2026
- 0Komentar
Makassartoday.com, Jakarta – Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia. Kepastian tersebut ditandai dengan penyerahan surat pengunduran diri secara langsung oleh Gibran kepada jajaran pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026) siang. Gibran tiba di Gedung MPR RI sekitar pukul 11.15 […]
I rreally loke youur blog.. very nice colors &
theme. Diid youu create tjis webhsite yourself oor did you hie someone to do it for you?
Plz reply as I’m looking tto construct myy own blog and would like to fund out where
u ggot this from. thank you xnxx
Feeel free to surf to my web-site; site (https://lesbian.whichav.win)
22 Oktober 2026 12:17 am