Makassartoday.com, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran kewilayahan untuk melakukan pembersihan administrasi di sektor persampahan. Pria yang akrab disapa Appi ini mencium adanya indikasi ketidaksinkronan data yang berpotensi merugikan keuangan daerah.
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) terkait pengelolaan sampah di Ruang Sipakatau, Kantor Balaikota Makassar, Senin (6/4/2026), Appi secara khusus meminta para camat dan lurah untuk melakukan verifikasi faktual terhadap daftar petugas kebersihan di lapangan.
Ia menegaskan tidak ingin lagi menemukan adanya nama-nama fiktif yang terdaftar sebagai penerima upah namun tidak bekerja di lapangan.
”Saya yakin masih ada data yang tidak valid. Ini harus dicek ulang agar tidak ada kebocoran anggaran. Jangan sampai ada ‘data siluman’ atau nama fiktif yang tetap menerima gaji,” tegas Appi di hadapan para asisten, kepala dinas, serta seluruh camat dan lurah se-Kota Makassar.
Evaluasi Retribusi Sektor Komersial
Selain persoalan internal petugas, Appi juga menyoroti sektor pendapatan daerah dari retribusi sampah. Ia menilai, selama ini terjadi ketimpangan yang cukup mencolok antara volume sampah yang dihasilkan oleh sektor komersial—seperti rumah makan dan pusat bisnis—dengan besaran iuran yang dibayarkan ke pemerintah.
”Jangan sampai sampahnya banyak, tapi bebannya ditanggung pemerintah. Harus ada perhitungan yang jelas dan transparan,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Pemkot Makassar akan melakukan pendataan ulang terhadap seluruh wilayah komersial. Targetnya, sistem penagihan retribusi akan dialihkan sepenuhnya ke skema pembayaran berbasis digital guna memastikan akuntabilitas.
Perketat Data Subsidi untuk Warga
Pembenahan data ini juga menyasar masyarakat penerima subsidi iuran sampah. Wali Kota menekankan bahwa pembebasan biaya sampah bagi warga kurang mampu adalah bentuk bantuan ekonomi pemerintah, sehingga datanya tidak boleh meleset.
”Kita bantu mengurangi beban bulanan warga kurang mampu dengan membebaskan iuran sampah. Tapi syaratnya datanya harus valid agar bantuan ini benar-benar tepat sasaran,” tambahnya.
Langkah beres-beres administrasi ini merupakan bagian dari strategi besar Pemkot Makassar dalam mengelola 800 ton sampah harian. Appi optimistis, jika kebocoran anggaran dan data siluman berhasil ditekan, anggaran tersebut dapat dialihkan untuk optimalisasi armada pengangkut yang saat ini kapasitasnya baru mencapai 67 persen.
