Sebagai langkah awal, Pemerintah Kota Makassar sejatinya telah lebih dulu menyiapkan satu unit kapal percontohan. Hanya saja, masih butuh survei jalur pajak layaran.
Armada ini akan segera diluncurkan sebagai tahap uji coba operasional sebelum sistem transportasi laut tersebut diterapkan secara lebih luas.
“Kita sudah punya satu percobaan, nanti kita akan launching untuk percontohan itu,” tambahnya.
Selain itu, satu unit kapal lainnya juga direncanakan akan dihadirkan melalui skema kerja sama dengan pihak terkait Kementerian Perhubungan, sebagai bagian dari strategi kolaboratif dalam memperkuat layanan transportasi laut di Makassar.
Munafri menegaskan, seluruh langkah ini merupakan bagian dari visi Pemerintah Kota Makassar untuk menghadirkan konektivitas wilayah yang merata, inklusif, dan berkelanjutan.
“Apa yang kami lakukan, guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di kawasan Kepulauan,” tutup Appi.
Sedangkan, Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Muhammad Rheza, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan survei rute pelayaran sekaligus menghitung kebutuhan operasional kapal, termasuk estimasi penggunaan BBM dan waktu tempuh.
“Jadi, kami mulai dari daratan menuju Barrang Lompo, kemudian kami hitung kebutuhan BBM dan waktu tempuhnya,” katnaya.
“Dari pulau Barrang Lompo, rutenya ke Lumu-Lumu, Langkai, lalu ke Lanjukang, kemudian kembali lagi melalui Barrang Lompo ke Bonetambung, Lumu-Lumu, Lanjukang, turun ke Langkai, dan kembali ke Barrang Lompo. Itu rute yang sudah kami survei,” lanjut Rheza.
Untuk wilayah Pulau Kodingareng, lanjutnya, masih dalam tahap kajian karena letaknya yang lebih jauh ke arah laut lepas.
Namun, tidak menutup kemungkinan rute tersebut akan dilayani apabila terdapat tambahan armada di masa mendatang.
“Kalau Kodingareng memang masih kami pikirkan, karena posisinya lebih keluar. Tapi kalau nanti ada tambahan kapal, bisa saja dibuat rute khusus Barrang Lompo ke Kodingareng,” ujarnya.
