Dari sisi operasional, Dishub Makassar memperkirakan frekuensi pelayaran masih terbatas, menyesuaikan dengan kemampuan anggaran BBM yang tersedia saat ini.
Berdasarkan perhitungan awal, layanan ini kemungkinan hanya dapat beroperasi sekitar 12 hingga 13 kali dalam satu periode anggaran.
“Untuk sementara, kemungkinan baru satu kali dalam sepekan. Itu pun masih berdasarkan estimasi anggaran BBM yang ada,” tuturnya.
“Kalau nanti ada penambahan anggaran, mungkin bisa ditingkatkan menjadi dua kali sepekan,” sambung Rheza.
Penentuan hari operasional juga masih dalam pembahasan, dengan mempertimbangkan karakteristik kapal yang digunakan.
Saat ini, armada yang disiapkan merupakan kapal kayu dengan kecepatan maksimal sekitar 7 knot dalam kondisi laut normal.
Kapal kayu tentu tidak secepat speedboat, jadi pihaknya harus mempertimbangkan waktu tempuh, termasuk kondisi cuaca.
“Memasuki pertengahan tahun, biasanya gelombang lebih tinggi, sehingga kecepatan kapal juga bisa menurun,” jelasnya.
Meski demikian, respons masyarakat kepulauan terhadap rencana ini disebut sangat positif. Rheza mengungkapkan bahwa selama ini warga kerap menghadapi kesulitan dalam mobilitas, bahkan harus bergotong royong untuk menyewa kapal dalam kondisi darurat.
Namun, tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan infrastruktur dermaga di sejumlah pulau. Dari hasil survei, hanya beberapa pulau seperti Barrang Lompo, Langkai, dan Bonetambung yang memiliki dermaga, meskipun sebagian masih belum representatif untuk sandar kapal berukuran besar.
