Paripurna LKPJ Wali Kota Makssar 2025: DPRD Beri Catatan di Sektor Layanan Publik, Pendidikan hingga Infrastruktur

Makassartoday.com, Makassar — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menegaskan komitmennya dalam mengawal jalannya roda pemerintahan. Hal ini dibuktikan melalui penyampaian rekomendasi strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Makassar Tahun Anggaran 2025. Penyerahan rekomendasi tersebut berlangsung dalam rapat paripurna yang digelar di Balai Kota Makassar, Rabu (13/5/2026).

Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, memaparkan sejumlah rekomendasi strategis yang merupakan hasil dari pembahasan intensif bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Evaluasi mendalam dilakukan untuk memastikan program kerja pemerintah menyentuh langsung kebutuhan warga.

Bukan Sekadar Agenda Seremonial

Dalam penyampaiannya, Supratman menggarisbawahi bahwa evaluasi LKPJ ini menyoroti lima sektor utama, yakni:

• Pelayanan publik
• Pembangunan infrastruktur
• Pendidikan
• Kesehatan
• Penguatan ekonomi masyarakat

DPRD Makassar menegaskan bahwa rekomendasi LKPJ ini bukan sekadar agenda tahunan yang bersifat formalitas atau seremonial belakangan. Agenda ini adalah bentuk nyata dari fungsi pengawasan (controlling) legislatif demi mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan pembangunan yang lebih tepat sasaran di Kota Daeng.

Senada dengan hal itu, Sekretaris DPRD Makassar, Andi Rahmat Mappatoba, berharap agar momentum ini dapat memperkuat hubungan kerja sama antarlembaga.

“Sinergi antara legislatif dan eksekutif harus terus diperkuat agar setiap kebijakan yang dilahirkan tetap berpihak dan memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat,” ujar Andi Rahmat.

Respons Positif Wali Kota Makassar

Menanggapi catatan dan rekomendasi dari legislatif, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Makassar.

Pria yang akrab disapa Appi ini menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar menyambut baik fungsi kontrol tersebut. Seluruh poin masukan dan evaluasi yang diberikan oleh dewan akan dijadikan acuan penting untuk perbaikan kinerja ke depan.

“Seluruh masukan dan rekomendasi ini akan menjadi dasar utama kami dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, serta penganggaran pembangunan Kota Makassar ke depan agar berjalan lebih optimal,” pungkas Munafri.