Ikuti Kami

light_mode
light_mode
Breaking News
Trending Tags
Beranda » Metro » APBD Makassar 2025 Disorot Dewan: Serapan Rendah, SILPA Tembus Rp699 Miliar

APBD Makassar 2025 Disorot Dewan: Serapan Rendah, SILPA Tembus Rp699 Miliar

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Makassartoday.com, Makassar — Kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam merealisasikan APBD Tahun Anggaran 2025 mendapat sorotan tajam. Sejumlah program prioritas yang menyentuh masyarakat langsung justru gagal berjalan maksimal, meninggalkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) fantastis hingga Rp699 Miliar.

Hal tersebut terkuak dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar yang membahas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, Senin (20/7/2026).

Anggota DPRD Kota Makassar, Irwan Djafar, menegaskan tingginya SILPA harus menjadi pemukul alarm keras bagi Pemkot Makassar agar tidak membuat anggaran “asal besar” tetapi tumpul dalam eksekusi.

“Ini menjadi dasar kita untuk penganggaran berikutnya. Kalau ada anggaran besar tetapi programnya tidak bisa jalan, tentu harus menjadi evaluasi agar tidak terulang,” tegas Irwan.

Proyek Karebosi Diseret Hukum, Baju Seragam Gratis Mangkrak

Kepala BPKAD Kota Makassar, Dakhlan, mengakui rendahnya penyerapan anggaran tersebut. Realisasi belanja modal gedung dan bangunan Pemkot Makassar pada 2025 menjadi yang terendah, yakni hanya 74,21 persen.

Salah satu pemicu utamanya adalah mangkraknya proyek multiyears revitalisasi Lapangan Karebosi. Proyek prestisius tersebut terpaksa dihentikan total karena tersangkut proses pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum (APH).

“Karebosi itu tidak bisa jalan karena proses pemeriksaannya masuk ke ranah hukum. Makanya pembangunan dihentikan sementara sambil menunggu rekomendasi,” ungkap Dakhlan.

Dampaknya, alokasi anggaran sekitar Rp30 miliar hingga Rp40 miliar yang disiapkan terancam menganggur. Pemkot bahkan mengisyaratkan proyek Karebosi baru bisa dilanjutkan pada 2027 atau 2028 dengan kemungkinan perombakan desain ulang.

Tak berhenti di proyek fisik, kegagalan realisasi anggaran ini juga memukul sektor pendidikan publik. Program yang sangat dinantikan warga seperti pengadaan pakaian seragam gratis serta program PAUD dipastikan tidak berjalan sesuai target.

  • person
Bagikan Threads
expand_less