Bapenda Makassar

Makassartoday.com, Makassar – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menetapkan lima objek untuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024, objek Pajak Barang dan Jasa Tertntu merupakan penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu yang meliputi: Adapun subjek dari PBJT, yaitu konsumen Barang […]

Makassartoday.com, Makassar – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar terus melakukan upaya transformasi dalam sistem pelayanan perpajakan. Guna memudahkan wajib pajak dalam melakukan transkasi perpajakan, Bapenda Makassar telah membuat Aplikasi yang diberinama PAKINTA (Pajak Terintegrasi dan Terdigitalisasi). PAKINTA merupakan aplikasi induk pengecekan dan pembayaran seluruh jenis pajak untuk wajib pajak di Kota Makassar. Aplikasi ini […]

Makassartoday.com, Makassar – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar dan Bank Sulselbar menggandeng platform belanja online Shopee untuk transaksi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Shopee memberikan promo cashback sampai dengan 50 persen bagi wajib pajak yang ingin melakukan pembayaran PBB mulai 1 hingga 31 Agustus 2024. “Pembayaran dapat dilakukan melalui Aplikasi PAKINTA milik Bapenda […]

Makassartoday.com, Makassar – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar menggelar rapat penting terkait pembahasan rancangan Peraturan Wali Kota (Perwali) Makasar tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat lt 2 Bapenda Makassar, Jumat (2/8/2024), dihadiri oleh sejumlah pejabat penting Bapenda Makassar. Adapun tujuan rapat yakni untuk menyempurnakan mekanisme pemungutan pajak daerah guna […]

Makassartoday.com, Makassar – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Realisasi Pendapatan dan Keuangan Bapenda hingga Triwulan II Tahun 2024, Kamis (1/8/2024). Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan dan pendapatan daerah serta mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan. Seluruh Pejabat Struktural Bapenda Makassar hadir dalam rapat tersebut. Mereka membahas berbagai […]

Makassartoday.com, Makassar –  Sekretaris Bapenda Kota Makassar bersama Kepala UPT PPDI, Ibnu Munzier menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester I TA 2024, Rabu (31/7/2024). Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Balaikota Makassar dan dihadiri oleh berbagai perwakilan instansi terkait. Sekretaris Bapenda Kota Makassar, Fuad Arfandi mengatakan, dalam […]

Makassartoday.com, Makassar – Badan Pendapatan daerah (Bapenda) Kota Makassar telah membuka loket pelayanan pengurusan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di lima kantor kecamatan. Adapun lima kantor kecamatan yang menyiapkan pelayanan pengurusan PBB-P2, yakni Kantor Kecamatan Tamalate, Kecamatan Panakukang, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Ujung Tanah. “Sekarang mengurus PBB menjadi lebih mudah, […]

Makassartoday.com, Makassar – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar mencatat transaksi warga yang membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Nilainya mencapai Rp3,073 miliar selama lima hari membuka layanan pembayaran PBB di Makassar Internasional Eight Festival atau F8 Makassar tahun 2024. Kepala Bapenda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra mengatakan angka ini melampaui target Rp3 miliar. Hal ini […]

Makassartoday.com, Makassar – Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pajak ini dikenakan pada setiap transaksi yang mengakibatkan perpindahan hak kepemilikan atas tanah dan bangunan dari satu pihak ke pihak lain. BPHTB diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak […]

Makassartoday.com, Makassar – Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan terhadap kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Pajak ini wajib dibayar oleh pemilik properti sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara masing-masing. Di Indonesia, PBB diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun […]