Makassartoday.com, Makassar – Jaringan Aktivis Mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas), menggelar aksi bela demokrasi bertajuk “Unhas dan Indonesia Darurat Demokrasi” pada Senin (12/2/2024) di Pelataran Gedung Ipteks.
Dalam aksi bela demokrasi melalui pelaksanaan konferensi pers tersebut, Aktivas Mahasiswa Unhas menyuarakan 10 tuntutan yang dianggapnya keramat menjelang pesta demokrasi.
Slah satu tuntutan mereka terkait pernyataan kontroversi Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang menyebut gerakan guru besar adalah skenario politik pihak tertentu.
Pernyataan Bahlil Lahadalia itu, menurut mereka, seolah melecehkan dunia akademisi dan otoritas kampus. Karena itu, sebagai mahasiswa Unhas, kami menganggap Bahlil Lahadalia sangat tidak pantas menjadi Anggota Wali Amanat Unhas.
“Mendesak Bahlil Lahadalia untuk segera meminta maaf kepada rakyat Indonesia terutama para guru besar atas pernyataannya bahwa gerakan guru besar adalah skenario politik pihak tertentu”.
“Pernyataan Bahlil Lahadalia itu seolah melecehkan dunia akademisi dan otoritas kampus. Karena itu, sebagai mahasiswa Unhas, kami menganggap Bahlil Lahadalia sangat tidak pantas menjadi Anggota Wali Amanat Unhas,” bunyi salah satu tuntutan mereka.
Selain pernyataan Bahlil, mereka juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk meminta maaf kepada rakyat Indonesia atas pernyataannya tentang bolehnya Presiden berpihak dan berkampanye yang justru bertolak belakang dengan imbauannya pada tanggal 01 November 2023 bahwa ASN, TNI, Polri, dan pemerintah dari tingkat daerah hingga pusat harus netral pada Pemilu 2024.
Berdasarkan penyampaian inisiator aksi, Firmansyah mengatakan, bahwa aspirasi yang dilayangkan itu merupakan bentuk kecaman terhadap rezim.
“Kami sangat mengecam segala bentuk manuver politik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo bersama para aktor-aktor politik yang mengekor di belakangnya,” ucap Firmansyah.
Tak hanya itu, ia juga sangat menyayangkan kemerosotan demokrasi yang terjadi di lingkup Unhas.
“Kami juga sangat menyesalkan dan menyayangkan pembungkaman kebebasan berkumpul, berserikat, dan berpendapat di lingkup Universitas
Hasanuddin,” sesalnya.
Di akhir, ia memberikan ultimatum kepada pihak-pihak bersangkutan terkait tuntutan yang dilayangkannya.
“Apabila aspirasi kami tidak tinggapi atau ditanggapi dengan cara yang tidak terhormat, maka kami akan menjadikan itu sebagai alasan untuk melakukan gelombang yang lebih besar untuk melakukan aksi perlawanan,” pungkasnya.
Adapun 10 tuntutan Jaringan Aktivis Mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas) sebagai berikut:
- Mengajak seluruh masyarakat Indonesia terkhusus seluruh mahasiswa Unhas agar menjadikan fenomena politik dinasti sebagai pembelajaran penting dalam berbangsa dan bernegara untuk menyongsong Indonesia yang kita kehendaki bersama
- Meminta KPU RI agar menyelenggarakan pemilu berdasar pada norma dan prinsip yang berlaku agar tercipta kontestasi demokrasi yang aman, damai, dan adil.
- Meminta Bawaslu RI agar menjadi pengawas pemilu yang berani menindak segala bentuk indikasi kecurangan dan atau ketidaknetralan ASN, TNI, Polri, serta pejabat Negara lainnnya yang diperintahkan oleh undang-undang untuk netral.
- Mendesak Presiden Joko Widodo untuk meminta maaf kepada rakyat Indonesia atas pernyataannya tentang bolehnya Presiden berpihak dan berkampanye yang justru bertolak belakang dengan imbauannya pada tanggal 01 November 2023 bahwa ASN, TNI, Polri, dan pemerintah dari tingkat daerah hingga pusat harus netral pada Pemilu 2024.
- Menyayangkan adanya maklumat yang dikeluarkan oleh Rektor Unhas
- Mendesak Bahlil Lahadalia untuk segera meminta maaf kepada rakyat Indonesia terutama para guru besar atas pernyataannya bahwa gerakan guru besar adalah skenario politik pihak tertentu. Pernyataan Bahlil Lahadalia itu seolah melecehkan dunia akademisi dan otoritas kampus. Karena itu, sebagai mahasiswa Unhas, kami menganggap Bahlil Lahadalia sangat tidak pantas menjadi Anggota Wali Amanat Universitas Hasanuddin.
- Mendesak Senat Akademik Universitas Hasanuddin untuk segera menyatakan sikap terkait
kondisi demokrasi bangsa hari ini mewakili Universitas Hasanuddin secara institusi. - Meminta Senat Akademik Unhas untuk menjamin kebebasan akademik dan otoritas kampus.
- Mendesak Rektor Universitas Hasanuddin agar tidak memberlakukan pembatasan jam malam terhadap aktivitas kelembagaan mahasiswa.
- Mengajak seluruh mahasiswa Indonesia untuk ikut serta melakukan pembelaan terhadap demokrasi bangsa dari kebingasan rezim.
Editor: Hajji Taruna
