Makassartoday.com, Makassar – Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Gowa menerima penyerahan 8 berkas (tahap 2) perkara uang rupiah palsu dari penyidik Polres Gowa di Kantor Kejari Gowa, Rabu (19/3/2025).
Penyerahan 8 berkas perkara ini untuk 11 tersangka. Sejumlah barang bukti juga diserahkan dari penyidik Polres Gowa ke Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Gowa.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi mengatakan 8 berkas ini sebelumnya sudah dinyatakan lengkap (P21) oleh jaksa.
“Delapan berkas yang tahap 2 ini telah dinyatakan lengkap oleh jaksa pada Kejari Gowa. Terdiri dari 11 tersangka dengan peranan yang berbeda. Sisanya 7 berkas dengan 7 tersangka masih dalam tahap koordinasi dengan penyidik Polres Gowa,” kata Soetarmi.
Peranan 11 tersangka yang menjalani tahap 2 ini terbagi 3 klaster. Pertama, klaster tersangka yang memproduksi atau membuat uang rupiah palsu.
Kedua, klaster tersangka yang mengedarkan uang rupiah palsu. Dan ketiga, klaster tersangka yang menerima uang rupiah palsu.
Adapun 8 berkas dengan jumlah 11 tersangka yang diserahkan oleh penyidik Polres Gowa ke Kejari Gowa yaitu.
- Tersangka AI (54) Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, berperan memproduksi atau membuat rupiah palsu.
- Tersangka AK (50) Pegawai bank, mengedarkan uang rupiah palsu.
- Tersangka SY (52) PNS dan IM (42) Wiraswasta, mengedarkan uang rupiah palsu.
- Tersangka SW (55) PNS guru, mengedarkan uang rupiah palsu.
- Tersangka MN (40) Karyawan honorer, mengedarkan uang rupiah palsu.
- Tersangka KG (48) Juru masak dan IY (37) Karyawan swasta, mengedarkan uang rupiah palsu
- Tersangka SW (35) Wiraswasta, menerima uang rupiah palsu.
- Tersangka MM (40) PNS, menerima uang rupiah palsu.
Adapun daftar barang bukti yang diserahkan oleh penyidik Polres Gowa ke Kejari Gowa, diantaranya:
-4.467 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000 dengan jumlah Rp.446.700.000 dari tersangka AI
-234 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000 dengan jumlah Rp.23.400.000 dari tersangka SY
-78 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000 dengan jumlah Rp.7.800.000 dari tersangka IY
-5 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000 dengan jumlah Rp.500.000 dari tersangka KG
-1 rangkap rekening koran bank Hasamitra atas nama Kamarang
-1 rangkap rekening koran bank BNI atas nama Irfandy
-1 rangkap rekening koran bank BCA atas nama Sukmawaty
-1 rangkap rekening koran bank BNI atas nama Mubin Nasir
-1 rangkap rekening koran bank BNI atas nama Dr. Andi Ibrahim
-1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam nopol DD 5151 YA
-1 unit handphone merk Vivo
-1 unit handphone merk Samsung warna hitam
-1 unit handphone merk Samsung A23 warna orange
-1 unit handphone merk Vivo V25e warna Gold
-1 unit handphone merk Oppo
Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp.100.00 TE 2016 disimpulkan bahwa uang tersebut tidak asli dan kualitas uang tersebut masih jauh di bawah dari uang asli. Uang pecahan Rp100.000 TE 2016 tersebut merupakan uang rupiah palsu karena tidak memiliki Security Fiture yang ada pada uang rupiah asli, di antaranya warna uang buram, benang hasil dari cetakan yang tidak tertanam, pengaman memiliki Colour Shifting dan Laten Image namun tidak berubah warna Ketika dilihat dari sudut pandang tertentu, Rectoverso tidak saling isi dan tidak terdapat Electrotype.
Untuk pelaku yang membuat atau memproduksi uang rupiah palsu disangkakan Pasal 36 Ayat (3) dan (2) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang JO. Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP. Dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000. Atau untuk pelaku yang mengedarkan rupiah palsu disangkakan Pasal 36 Ayat (3) (2) UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 (1) Ke-3 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000.
Sementara untuk pelaku yang menerima uang rupiah palsu disangkakan Pasal 36 Ayat (3) (2) UU NO. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000.
Kajari Gowa, Muhammad Ihsan menyebut setelah dilakukan tahap 2, Jaksa Penuntut Umum akan segera mempersiapkan Surat Dakwaan untuk pelimpahan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Gowa.
“Setelah tahap 2, 11 tersangka ini dilakukan penahanan di Rutan Kelas I Makassar selama 20 hari terhitung 19 Maret 2025 hingga 7 April 2025. Selama masa penahanan setiap orang yang ingin menemui tersangka wajib mendapat izin dari Jaksa Penuntut Umum Kejari Gowa,” sebut Muh Ihsan
Muhammd Ihsan menegaskan arahan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Agus Salim agar tim JPU tetap bekerja professional, integritas dn akuntabel. Serta melaksanakan proses penuntutan sesuai peraturan perundang-undangan dengan prinsip zero KKN.
(**)
