Makassartoday.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara atau biasa disebut UU BUMN dikaji lebih jauh.
Pasalnya, dalam aturan baru tersebut disebutkan bahwa direksi maupun komisaris perusahaan pelat merah itu bukan lagi penyelenggara negara seperti dalam aturan lama.
“Perlu ada kajian, baik itu dari Biro Hukum maupun dari Kedeputian Penindakan, untuk melihat sampai sejauh mana aturan ini akan berdampak terhadap penegakan hukum yang bisa dilakukan di KPK,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dilansir Tempo.co, Jumat (2/5/2025).
Dalam UU BUMN yang ditetapkan 24 Februari 2025, disebutkan dalam Pasal 3X ayat 1 bahwa Organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara.
