Makassartoday.com, Makassar – KomnasHAM ternyata memberi atensi khusus terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Sulawesi Selatan (Sulsel). Bukan tanpa alasan, lantaran Sulsel disebut masuk lima besar wilayah potensi konflik alias zona merah.
Hal itu disampaikan Komisiomer KomnasHAM Suarlin P. Siagian di acara dialog pra Pilkada 2024 yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar, di Sekretariat AJI Makassar, Jalan Toddopuli X, Jumat (6/9/2024).
“Sulsel adalah salah satu wilayah yang kami kunjungi. Pilkada Sulsel masuk dalam radar KomnasHAM, itu karena Sulsel nasuk lima wilayah rawan konflik,” kata Komisioner KomnasHAM, Suarlin P. Siagian.
Menurut Suarlin, KomnasHAM ingin memastikan bahwa demokrasi bisa berjalan dengan baik di Sulsel, khususnya pada pelaksanaan Pilkada 2024.
“Negara harus hadir untuk menjamin kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi termasuk juga kebebasan pers. Hal ini penting untuk indeks demokrasi kita ke depan,” tegasnya.
Menurut Suarlin, pihaknya telah berkoordinasi dengan instansi kepolosian di Sulsel agar penanganan aksi unjuk rasa baik yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah maupun soal sengketa pilkada, dapat dilakukan dengan cara humanis.
“Kami tadi sudah mendapat jawaban dari institusi kepolisian, dimana mereka akan melakukan penanganan aksi unjuk rasa dengan meninggalkan cara-cara kekerasan, namun mengedepankan dialog,” ungkap Suarlin.
Sementara penanganan aksi unjuk rasa mahasiswa, Suarlin mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Sulsel dan beberapa kampus di Makassar, agar tidak mendahulukan proses hukum, melainkan lebih kepada pembinaan.
“Kita harus melihat aksi unjuk rasa dari sisi yang positif. Bahwa mahasiswa dan siswa sama-sama punya peran penting dalam penegakan demokrasi.
Baca Juga: Komnas HAM Siap Kawal Kasus Kekerasan Jurnalis di Pilkada Serentak 2024
Selain potensi konflik di Pilkada Sulsel 2024, kunjungan KomnasHAM di Kota Makassar juga guna memastikan pemenuhan hak masyarakat, khususnya kelompok rentan.
“Kami telah mengelompokkan 18 kategori kelompok rentan agar mereka mendapatkan akses dan fasilitas saat menyalurkan hak suara mereka nanti. Itu sudah kami sampaikan dalam pertemuan kami dengan sejumlah instansi pemerintah dan penyelenggara pilkada,” pungkasnya.
Sementara Ketua Aliasni Jurnalis Indonesia (AJI) Makassar, Didit Haryadi dalam dialog itu mengatakan, sejauh tahapan pilkada tahun ini belum ada laporan terkait kasus kekerasan terhadap jurnalis di Sulsel. Namun pada pilkada sebelumnya, tercatat ada tiga kasus kekerasan terhadap jurnalis.
Untuk itu pihaknya berharap, KomnasHAM ikut hadir dalam penyelesaian kasus kekerasan jurnalis di Sulsel, khususnya kasus kekerasan yang melibatkan oknum aparat.
“Untuk pra pilkada sebelumnya ada tiga kasus kekerasan jurnalis, tapi penganganan kasus yang melibatkan oknum aparat biasanya tidak berjalan sesuai harapan. Kami berharap ada atensi dari KomnasHAM bila nanti ada kasus kekerasan jurnalis yang ditangani di pihak kepolisian, khususnya yang melibatkan oknum aparat,” harap Didit.
Editor: Ariel
