Mahkamah Konstitusi

Makassartoday.com,Jakarta – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya membuka suara terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyoroti sengketa kualifikasi pendidikan dalam syarat pencalonannya pada Pemilu 2024. Pernyataan tersebut disampaikan Gibran usai menghadiri pembukaan pameran Inacraft di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (7/10/2026). Ia menegaskan komitmennya untuk menghormati seluruh proses hukum yang […]

Makassartoday.com, Jakarta – Eks Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menilai Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat pendidikan untuk menduduki sejumlah jabatan publik, termasuk kembali maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2029. Denny merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024. Dalam putusan […]

Makassartoday.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak dapat menerima permohonan sengketa perselisihan hasil pemilu yang mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan dan ijazah Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. Putusan Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim Konstitusi dalam sidang pleno pengucapan putusan di Gedung MK, Jakarta. Pertimbangan Hakim: Kedudukan Hukum dan Batas Kewenangan Dalam […]

Makassartoday.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima Permohonan Nomor 13/PUU-XXIV/2026 terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Senin (2/3/2026). “Permohonan 13/PUU-XXIV/2026 tidak dapat diterima,” ujar Ketua MK Suhartoyo dengan didampingi Sembilan Hakim Konstitusi. MK […]

Makassartoday.com, Jakarta – Sejumlah tokoh yakni Tifauzia Tyassuma (Dokter Tifa), Roy Suryo, dan Rismon Hasiholan mengajukan uji materi terhadap sejumlah pasal dalam KUHP dan UU ITE ke Mahkamah Konstitusi (MK). Para pemohon mempersoalkan konstitusionalitas pasal-pasal pencemaran nama baik yang dinilai sering digunakan untuk membungkam kritik publik. Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Nomor 50/PUU-XXIV/2026 ini digelar pada […]

Makassartoday.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) tidak bisa memberikan tugas kepada polisi aktif untuk menduduki jabatan sipil.⁣⁣“Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan di ruang sidang MK, Kamis (13/11).⁣⁣Para Pemohon menilai polisi aktif yang menduduki jabatan sipil tanpa mengundurkan diri atau pensiun bertentangan […]

Makassartoday.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mulai 2029, keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum yang konstitusional adalah dengan memisahkan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan presiden/wakil presiden (Pemilu nasional) dengan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota serta gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota (Pemilu daerah atau lokal). Sehingga, Pemilu serentak yang selama ini […]

Makassartoday.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat menerima permohonan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 3 Indira Yusuf Ismail-Ilham Ari Fauzi A Uskara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Wali Kota (PHPU Walkot) Kota Makassar. Sidang Putusan Perkara Nomor 218/PHPU.WAKO-XXIII/2025 ini dipimpin Ketua MK Suhartoyo dengan didampingi delapan hakim konstitusi pada […]

Makassartoday.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengabulkan uji materi atau judicial review mengenai Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Pasal itu mengatur soal ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. MK menyatakan Pasal 222 UU Nomor 7/2017 bertentangan dengan konstitusi. Menurut pasal itu, pasangan calon presiden dan wakil […]

Makassartoday.com, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI M Nasir Djamil mengatakan dihapusnya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) merupakan bagian dari penataan struktur manajemen ASN yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, sehingga perubahan ini disebut sebagai perubahan struktur dengan desain. Hal ini disampaikannya dalam […]